REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu otak-atik susunan Kabinet Kerja belum lama ini disinggung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK antara lain menilai, reshuffle mungkin saja perlu untuk meningkatkan kinerja kabinet. Namun, itu tetap dengan pertimbangan yang matang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sehubungan dengan itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Kemaritiman Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, reshuffle harus diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebab, itu merupakan hak prerogatif Presiden.
Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu lantas menambahkan, PDIP sendiri tidak pernah di dalam rapat-rapat resminya menyinggung perlunya reshuffle kabinet. Apalagi, sampai menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukannya. Menurut Rokhmin, PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak berkepentingan untuk mengubah status quo Kabinet Kerja.
"PDI Perjuangan tidak pernah mendorong untuk reshuffle. Karena kita tahu, reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden. Yang kedua, kita kan partai pemenang yang mengusung Presiden," kata Rokhmin saat ditemui usai acara diskusi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (18/5).
Tetapi, lanjut Rohmin, reshuffle bisa saja diperlukan bila memang Presiden Jokowi berkeyakinan bahwa kinerja sejumlah pembantunya kurang memuaskan. Presiden pun, tegas Rohmin, mesti sebelumnya menyimak tanggapan masyarakat dan analisis kalangan profesional akan kinerja tiap menterinya.
"Tapi kalau berdasarkan suara publik, rakyat, para cerdik pandai, melihat perlu untuk itu (reshuffle), dan Presiden pun berkesimpulan, ya monggo," ucap menteri kelautan dan perikanan era presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.
Ditanya apakah waktu delapan bulan ini cukup untuk Presiden melakukan evaluasi, Rohmin enggan memastikan. Akan tetapi, dia menegaskan, kader-kader PDIP berhak mendapatkan prioritas untuk duduk di Kabinet Kerja bila memang Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle.
"Sebagai hukum demokrasi, wajar dong partai pengusung. Kita pun sudah punya kader-kadernya," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika