REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah mengemukakan pemerintah Indonesia perlu menggalang kerja sama internasional terkait penanganan pengungsi asal Rohingya.

Fahri dalam pernyataan pers di Jakarta, Ahad (17/5), menyayangkan sikap sebagian pejabat yang menolak menerima imigran atau pencari suaka yang mendarat di perairan Indonesia tersebut. Pernyataan sejumlah pejabat telah mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Dia menyatakan, pernyataan sebagian pejabat yang menyatakan akan menerima tetapi akan segera dikembalikan, bahkan ada yang menolak mereka mendarat di perairan Indonesia sangat disayangkan. "Dapat dimengerti bahwa sikap dan tindakan sebagian pejabat ini karena tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi para pejabat negara untuk mengambil tindakan nyata," katanya.

Sampai saat ini, kata politisi PKS ini, memang Indonesia belum mengatur sama sekali ketentuan tentang para pencari suaka. Tetapi hal itu bukanlah alasan untuk tidak melihat secara nyata penderitaan yang dirasakan oleh bangsa lain.

"Penderitaan mereka kasat mata apakah kita sebagai bangsa berperikemanusiaan tega melihat derita mereka?" ujar Fahri.

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata. DPR mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dan bekerja sama secara Internasional dalam menangani korban konflik dan pencari suaka tersebut.Selanjutnya DPR meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi sementara bagi dasar tindakan para pejabat di lapangan. "Mungkin semacam kepres tentang penanganan migran dan pencari suaka," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika