REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyatakan bahwa penyelenggaraan World Expo Milan atau dikenal dengan Milan Expo memang tidak menggunakan dana dari APBN. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa Pemerintah tetap mendukung kegiatan tersebut.
Kepada Republika, Triawan menuturkan, dukungan tersebut dilakukan melalui undangan dan imbauan dari Kementerian Perdagangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Mereka diminta berpartisipasi mengirimkan barang pameran sekaligus pengisi acara dalam Paviliun Indonesia di Milan Expo.
Selain itu, lanjut Triawan, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman juga meminta dukungan dari berbagai kementerian yang berada di bawahnya, salah satunya dengan mengirimkan ekspedisi kapal untuk berpartisipasi dalam The World Ocean Day di Milan pada September mendatang.
Selain dari Pemerintah, sambung dia, dukungan juga datang dari pihak swasta nasional, di antaranya Sinar Mas, Indofood, Djarum dan Astra, Artha Graha, AKR dan Medco.
"Ini semua untuk membuat mimpi besar menghadirkan Paviliun Indonesia dalam World Expo Milano 2015 dapat diwujudkan," kata dia saat berbincang dengan Republika melalui pesan singkat, Ahad (17/5).
Dengan demikian, Triawan membantah bahwa paviliun Indonesia di Milan Expo kosong sehingga telah mempermalukan nama bangsa Indonesia. Desain paviliun Indonesia, kata dia, bahkan termasuk sebagai salah satu dari 24 Most Impressive Design menurut kantor berita CNN.
Sebelumnya, Triawan membantah pernyataan Derek Manangka yang menyebut ada korupsi APBN di balik penyelenggaraan Milan Expo. Menurut Triawan, tidak ada dana APBN yang mengucur langsung untuk penyelenggaraan event berkelas internasional tersebut.
Dia menjelaskan, sejak awal Pemerintah yang saat itu masih dipimpin Presiden SBY, memutuskan untuk tidak mengikuti Milan Expo dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Berkaca pada pengalaman expo serupa di Shanghai, Pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 300 miliar untuk event tersebut.
Kemudian, lanjut Triawan, setelah mengetahui informasi tersebut, Didi Petet akhirnya mengajukan diri pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu untuk mengambil alih penyelenggaraan dan pendanaan Milan Expo secara swasta.
"Jadi tidak benar bahwa ada uang negara maupun komitmen APBN yang digunakan oleh kepanitiaan almarhum Didi Petet, yang disebut oleh Derek Manangka dikorupsi dari dana sebesar 'Rp 80 M dan hanya separuhnya cair' itu," kata Triawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika