REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi menegaskan tidak ada isu reshuffle dalam maklumat yang nanti akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara tersebut di hari kedua atau Sabtu (16/5) besok.
"Saya tegaskan isu reshuffle itu tidak ada dalam bahasan dan maklumat nanti apalagi sampai wacana mendirikan partai politik dan ini sebagai titipan. Kita hanya ingin kumpul-kumpul dan ingin tahu bagaimana perkembangan di daerah," kata Humas Acara Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi Mustar Bonaventura di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Jumat.
Mustar mengatakan dalam Jambore yang diadakan dalam kurun waktu tiga hari mulai dari 15 hingga 17 Mei 2015 mendatang memang akan ada pembicaraan dan diskusi nasional namun bentuknya tidak akan dalam rangka memasukan kepentingan.
"Nanti malam memang kita akan melakukan diskusi terkait isu nasional untuk memberi masukan pada pemerintah. Kita juga ingin menegaskan kami setia untuk menjaga pemerintahan Jokowi dan memberikan evaluasi," ujar Ketua Umum sayap relawan Jokowi yang bernama Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) itu.
Terkait dengan apa yang akan didiskusikan oleh para relawan tersebut untuk dimasukan dalam maklumat yang nantinya diserahkan pada presiden Jokowi, Mustar tidak memberikan jawaban yang konkrit hanya mengatakan yang dibahas adalah isu nasional.
Isu itu adalah seputar bidang Polhukam, Perekonomian, Kemaritiman Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta lainnya.
"Bentuk besar maklumat kita apa isinya dan diskusinya seperti apa kita belum tahu kan belum terjadi, yang pasti usulan apa keharusan yang dilakukan oleh presiden ke depannya," ujarnya.
Meski begitu, Mustar mengakui yang akan dibicarakan dalam diskusi tersebut adalah juga terkait Pilkada selain perkembangan relawan di daerah, namun sayangnya dia mengatakan diskusi itu tidak akan berlangsung terbuka bagi para awak media.
"Diskusinya terbatas, kemungkinan hanya perwakilan dari para relawan dan akan berlangsung tertutup. Untuk Pilkada juga akan kami bahas karena itu kan masuk isu nasional termasuk juga untuk memenangkan suara di seluruh Indonesia," katanya.