REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dorongan agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap kabinetnya terus mengalir. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai dalam wacana reshuffle ini tak menutup kemungkinan disusupi oleh kepentingan politik.

"Iya ada, sangat terbuka kemungkinan," katanya, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan, hal itu terlihat saat sejumlah partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai mendekat ke pemerintahan.

Indikasi ini terlihat seperti saat ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan memberikan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK serta keinginannya untuk melakukan komunikasi yang baik dengan Presiden Jokowi.

Sejumlah partai lainnya yang diketahui telah mendekati pemerintahan yakni partai Golkar kubu Agung Laksono serta Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. Selain itu, menurut Cecep, sebelum memutuskan akan merombak para menterinya, Jokowi pun akan mempertimbangkannya dengan para pimpinan partai.

"Ada masukan dari koalisi pendukung yang menginginkan adanya reshuffle. Sekarang sebelum reshuffle Jokowi akan mempertimbangkan dengan pimpinan partai," ujarnya

Cecep menilai, mendekatnya sejumlah partai di luar koalisi KIH ini dilakukan demi kepentingan politik seperti akan digelarnya pilkada serentak pada akhir tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika