REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Untuk membantu mempercepat pembangunan Tol Serang-Panimbang, Pandeglang, yang digagas oleh Pemerintah era Presiden Joko Widodo. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah memulai pembebasan lahan dan sedang melakukan analisis dampak lingkungan (amdal).
"Pemerintah pusat sudah merencanakan tahun depan. Maka nya itu, kita sekarang sedang menyiapkan amdal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno di Serang, Kamis (14/5).
Tak hanya menyiapkan amdal, Pemprov Banten pun siap membantu pemerintahan Jokowi-JK untuk menyediakan lahan yang nantinya akan dibangun jalan tol Serang-Panimbang, Pandegelang, yang nantinya diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Banten Selatan.
"Kita hanya kepada amdal. Karena pembangunan kan (pemerintah) pusat. Kala pembebasan lahan, tentu kita diminta bantuannya untuk pembebasan lahan," tegasnya.
Perlu diketahui bahwa pada Senin 22 Februari 2015 lalu, Jokowi berjanji akan membangun jalan tol Serang-Tanjung Lesung sejauh 87 kilometer yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp 5 triliun. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sendiri sempat mangkrak 24 tahun pembangunannya semenjak dicanangkan tahun 1991.
Kini KEK Tanjung Lesung coba dibangun kembali dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2012 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 mendatang. KEK Tanjung Lesung sendiri dikelola oleh PT Jabebeka melalui anak usahanya PT Banten West Java (BWJ).
KEK Tanjung Lesung memiliki luas lahan 1.500 hektar dan panjang pantai 13 kilometer yang di anggap akan mampu memiliki efek domino positif bagi perekonomonian masyarakat sekitar termasuk mempercepat aliran investasi ke Banten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika