REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Penyelenggaraan pilkada di Purbalingga pada akhir tahun 2015, diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan yang cukup sengit. Lantaran tiga orang pejabat yang saat ini menduduki jabatan puncak di birokrasi Pemkab Purbalingga akan bersaing memperebutkan kursi Bupati.
Ketiga pejabat tersebut terdiri dari Sukento Rido Marhaendrianto yang saat ini menjabat sebagai Bupati, Tasdi yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati, dan Imam Subijakto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Ketiga pejabat tersebut sudah secara terbuka mengumumkan rencananya untuk maju sebagai calon bupati.
Terkait hal ini, Bupati Sukento Rido Marhaendrianto, memastikan kondisi birokrasi di Pemkab Purbalingga masih kondusif dan berjalan normal. Tidak ada persoalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
''Saya kira, kami bertiga orang-orang yang sudah berfikir dewasa. Kami bisa membedakan mana kepentingan saat ini dan besok. Meski bersaing, kami tetap baik-baik saja, saling menghargai, saling bekerjasama, dan saling mengisi,'' kata Bupati, di pendopo Pemkab Purbalingga, Rabu (13/5) malam.
Sukento yang akan mengakhiri tugas sebagai Bupati hingga akhir masa jabatan pada 27 Juli 2015 mendatang, memastikan fungsi dan tugas pemerintahan di Pemkab Purbalingga masih berjalan dengan baik, tanpa diganggu persoalan-persoalan menjelang pilkada.
Seperti dalam bidang ke-PU-an, Sukento menyatakan, proses lelang lelang bahkan berlangsung lebih cepat dibanding tahun lalu, karena kinerja birokrasi yang semakin baik.
''Demikian juga dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan lainnya. Semuanya tetap berjalan dengan baik, meski kami bertiga nantinya akan bersaing dalam pilkada,'' jelasnya.
Untuk itu, dia berharap situasi kondusif ini dapat tetap berlangsung, meski pun dalam pelaksanaan pilkada mendatang ada tiga orang mantan pucuk pimpinan Pemkab yang akan bersaing. ''Birokrasi juga kami harapkan dapat tetap terjaga netralitasnya, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,'' katanya.
''Kita berharap, bupati yang nantinya terpilih adalah bupati yang memang bersih. Untuk itu, masyarakat juga harus mendorong itu agar pilkada harus bersih, jangan menunggu wangsit atau uang disit. Jangan sampai dalam pilkada nanti ada iming-iming, apalagi amang-amang,'' jelasnya.
Ketua KPU Sri Wahyuni menegaskan, pihaknya akan berupaya meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik money politic. Antara lain, dengan memangkas beban pengeluaran cabup-cawabup dalam kampanye.
"Sesuai ketentuan peundang-undangan, dalam pilkada ini KPU akan menanggung sebagian biaya kampanye pasangan calon, seperti pembuatan baliho, umbul umbul, spanduk, leaflet dan brosur,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika