REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menegaskan bahwa sudah saatnya TNI AL memiliki "kapal arsitek" yang dibuat secara terukur dan tidak untung-untungan.
"Jangan lagi kita bersikap bonek (bondo nekat) dalam membuat kapal, atau membuat kapal dengan untung-untungan, untung bisa jalan, untung tidak nabrak. Sudah saatnya kita membuat kapal arsitek," katanya di Surabaya, Selasa (12/5).
Dalam sambutan tanpa teks setelah menandatangani piagam kesepakatan bersama (MoU) antara TNI AL dengan Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH) milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Kompleks ITS Surabaya, ia menyatakan kerja sama TNI AL-BPPT bertujuan ke arah itu (kapal arsitek).
"Tapi, arsitek yang saya maksud itu bukan orang yang sekadar menggambar desain kapal, melainkan orang yang mendesain, sekaligus mengikuti uji laboratorium bagian-bagian kapal itu untuk mencocokkan hasil uji dengan gambar yang didesainnya," katanya.
Didampingi Kepala BPPT Dr Ir Unggul Priyanto MSc, ia mengatakan arsitek kapal juga harus mengikuti proses pembuatan kapal hingga benar-benar selesai, sehingga ada kecocokan antara gambar (desain), uji (laboratorium), hingga kapal dalam bentuk jadi.
"Dengan demikian, industri perkapalan kita ke depan bukan sekadar industri, melainkan benar-benar ada hubungan antara pemerintah, industri, dan universitas. Hubungan tiga pihak itulah kelemahan kita," katanya.
Menurut dia, kelemahan itu jika tidak dibenahi justru akan dimanfaatkan orang lain. "Buktinya, hubungan pemerintah dan industri tanpa melibatkan universitas membuat hasil riset universitas kita justru dipakai Malaysia. Ke depan, kita jangan begitu," katanya.
Dalam penandatanganan program kesepakatan bersama yang dihadiri Rektor ITS Prof Joni Hermana, Dirut PT PAL, Direktur PPNS, Direktur PENS, dan sebagainya, Kepala BPPT Dr Ir Unggul Priyanto MSc mengatakan kerja sama TNI AL-BPPT kali merupakan perpanjangan untuk lima tahun berikutnya (2015-2020).
"Tentu, perpanjangan kerja sama itu bermakna strategis terkait dengan kebijakan pemerintah menuju Poros Maritim Dunia, apalagi Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika yang dimiliki BPPT di Surabaya ini merupakan lembaga dengan fasilitas uji yang terbaik dan terbesar di Asean," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
