REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah dinilai tidak perlu lagi membentuk Satgas Antikorupsi. Alasannya, Satgas Antikorupsi sangat tidak penting karena semakin banyak lembaga yang dibentuk akan membingungkan kerja satgas tersebut.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Aloysius Sukardan, di Kupang, Selasa (12/5), menjelaskan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan serta Kepolisian, seharusnya bisa bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kehadiran satgas tersebut juga, menurutnya, justru tidak membuat sinergitas antarketiga lembaga tersebut.
"Kalau semakin banyak lembaga berjalan bersama-sama justru ke depannya akan semakin kabur dalam hal proses pemberantasan tersebut," ucap dia.
Pria yang juga seorang dekan di Fakultas Hukum Undana tersebut juga menilai, dengan adanya kerja sama antarsatgas tersebut, bisa saja lembaga-lembaga yang bekerja sama itu akan saling menutupi kebobrokan masing-masing. "Bagaimana jika salah satu di antara ketiga lembaga tersebut korupsi? Bisa saja mereka saling melindungi. Polisi melindungi Jaksa dan sebaliknya," tegasnya.
Namun, menurutnya, jika sudah terbentuk satgas tersebut, maka ketiga lembaga tersebut harus berkomitmen untuk bersama-sama memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini. Sebab, dengan komitmen antarlembaga tersebut, ke depannya kasus korupsi yang ditangani akan berakhir.
"Tidak banyak manfaatnya pembentukan satgas tersebut jika komitmen untuk memberantas korupsi tidak dilakukan," tambahnya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kupang pada Kamis (7/5) pekan lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, tujuan utama pembentukan Satgas antikorupsi untuk membangun sinergitas antara pihak yang satu dengan yang lain dalam memberantas korupsi.
"Pembentukan satgas ini baru pertama kali dilakukan, sehingga jika efektif maka akan ditingkatakn terus dan diperluas," ujarnya saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika