REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur menilai reshuffle atau perombakan kabinet belum perlu dilakukan saat ini. Menurutnya, perombakan kabinet di semester pertama kinerja Kabinet Kerja akan mengganggu program yang sudah ada dan tengah berjalan.
"Terpenting, hal yang menghambat perlu dibenahi karena semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat," katanya, Senin (11/5).
Ia menyoroti banyaknya peraturan yang menghambat dunia usaha dan tidak sejalan dengan dunia usaha. Mulai dari Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen) sampai keputusan presiden (Keppres) yang masih membuat investor terkendala untuk berinvestasi.
"Semester I ini pemerintah sepertinya lupa kalau percepatan ekonomi itu harus didukung oleh kebijakan yang sinergis. Di sini lah saya rasa yang masih kurang," ujarnya.
Menurut Natsir, dunia usaha hingga saat ini masih dipersulit dengan kebijakan yang tumpang tindih di sejumlah sektor. Ditambah lagi, masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang berlomba untuk melakukan pencitraan atas kebijakan yang disusun.
Ia berharap, ketidaksinergian kebijakan itu mampu diatasi di semester selanjutnya. "Semester II ini (kisruh) politik sudah selesai, kami berharap ke depan tim ekonomi di Kabinet Kerja bisa belajar dari apa yang terjadi di semester I yang lalu. Banyak kegaduhan eksternal yang terjadi, tapi pemerintah seharusnya bisa menciptakan kebijakan yang bisa mendukung percepatan ekonomi," katanya.
Sebelumnya, kinerja tim ekonomi di Kabinet Kerja mendapat sorotan dari berbagai pihak lantaran dinilai tidak memberikan kinerja maksimal dalam enam bulan pertama Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan sejumlah lembaga survei menyebut ada dorongan publik untuk melakukan perombakan menteri dalam Kabinet Kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika