REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pembangunan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan timur Indonesia dinilai masih tertinggal.
"Salah satu program dalam agenda prioritas Kementerian PP dan PA adalah melindungi anak, pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada Pembukaan Pertemuan Regional Pemberdayaan Perempuan se-Indonesia Timur, di Ambon, Senin (11/5).
Menurut Menteri Yohana, pertemuan regional ini menjadi momentum penting untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara lebih sinergis dan optimal. Tujuannya melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak peremupan serta anak, khususnya di kawasan Timur.
"Perlu mendongkrak kesejahteraan rakyat di wilayah Timur secara signifikan seperti diperlihatkan oleh adanya ketimpangan yang ekstrim antara data pembangunan manusia dibandingkan dengan pembangunan gender danpemberdayaan gender di seluruh provinsi wilayah timur," katanya.
Menteri Yohana mengungkapkan kondisi umum pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kawasan timur terdapat akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya tingginya prevalensi kekerasan dalam pengasuhan, kematian ibu melahirkan, kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga, kasus perdagangan manusia terutama perempuan dan budaya patriakhi masih sangat menonjol hampir di seluruh provinsi kawasan timur.
"Masalah yang kompleks dan multi dimensi tersebut tidak dapat ditangani hanya oleh Unit PP dan PA saja tetapi harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas bidang, lintas sektor dan lintas disiplin yang melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga masyarakat maupun dunia usaha di kawasan Indonesia Timur," ujarnya.
Menteri Yohana menilai, kunci percepatan pembagunan di kawasan timur terletak pada sinkronisasi dan kerja bersama untuk membangun SDM. Beperapa contoh pengalaman baik yang telah dilakukan bersama adalah, meningkatkan usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya meningkatkan partisipasi anak untuk sekolah dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang dapat dikembangkan di kawasan timur Indonesia. "Karena itu pertemuan koordinasi wilayah timur merupakan komitmen kita kepada masyarakat Indonesia Timur untuk memulai kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ormas, akademisi dan dunia usaha," katanya.
Menteri Yohana berharap ada rekomendasi strategis dan inovatif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan serta anak yang diakomodir dalam percepatan dan sinergitas program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan memenuhi kepentingan terbaik anak sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah timur.
"Banyak yang telah dicapai saat ini akan tetapi masih panjang perjuangan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan serta anak yang harus terus kita perjuangkan terutama di kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika