REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan risiko politik dan biaya politik bila akan melakukan perombakan kabinet.

Presiden menurutnya harus jeli dalam mengambil keputusan. Sebab, perombakan kabinet merupakan ujian bagi Presiden untuk membuat keputusan yang tepat dengan risiko yang minim.

"Pertimbangan berdasarkan kalkulasi politik perlu dilakukan agar pemerintahan berjalan efektif," ujarnya di Jakarta, Seniin (11/5).

Terlebih, bila menyimak hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang menurun hingga berada di bawah 50 persen. "Menurunnya tingkat kepuasan publik ini berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan yang semakin menurun. Karenanya, salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan reshuffle kabinet," katanya.

Menurut Karyono, usia pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memang baru berjalan satu semester. Ibarat manusia, usia enam bulan memang tergolong masih bayi. Namun, Karyono mengatakan para menteri atau pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja bukanlah jabang bayi yang masih menetek dan disuapi ibunya.

"Mereka adalah orang terpilih yang mendapat mandat untuk mengemban tugas pemerintahan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika