REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut mengawasi Kongres IV Partai Demokrat yang diselenggarakan di Surabaya pada 11-13 Mei mendatang. Hal itu untuk mengantisipasi adanya politik uang yang mungkin terjadi di arena kongres.
Ketua DPC Partai Demokrat, Dadi Risdaryanto yang tergabung dalam Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD) mengatakan, kejadian kongres di Bandung tak boleh kembali terulang.
Pelaksanaan kongres yang memenangkan Anas Urbaningrum di Bandung itu justru melahirkan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK.
“Jangan sampai kongres di Bandung terulang kembali. Penyelenggaraan kongres tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi dalam masalah keuangan kongres,” kata Dadi, dalam siaran pers, Jumat (8/5).
Ia mengatakan, ada indikasi dugaan gratifikasi dalam bentuk akomodasi kepada peserta kongres. Sebagian besar peserta merupakan penyelenggara negara yakni bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serta anggota DPRD.
“Dari situ perlu ada audit keuangan kongres dan dana kepanitiaan kongres,” ungkap Dadi menerangkan. Kongres IV Partai Demokrat akan diselenggarakan pekan depan.
Dua tokoh yang menyatakan siap berkompetisi dengan SBY untuk menjadi ketua umum adalah mantan ketua DPR Marzuki Alie dan Anggota DPD asal Bali, Gede Pasek Suardika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
