REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi DPR mengancam akan memanggil kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Ancaman itu muncul setelah ditemukan adanya indikasi tak akuratnya data yang diberikan BPS terkait dengan penyaluran program beras miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal itu disampaikan oleh anggota komisi XI DPR, Misbakhun, usai melakukan kunjungan pada masa reses di Jawa Timur. Ia mengaku saat melakukan kunjungan itu pihaknya mendapat banyak protes dari puluhan kepala desa yang mengeluhkan data penerima BLT dan raskin.

"Para kepala desa juga heran dengan data yang digunakan oleh BPS itu dasarnya apa? Karena para kepala desa merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencatatan tersebut," kata politisi dari Partai Golkar ini.

Misbakhun mengaku sejumlah desa yang dikunjunginya adalah Desa Keajapanan, Desa Wonosari, Desa Karang Rejo, Desa Legok, Desa Carat, dan Desa Gempol. Semua desa itu berada di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Kepada para perangkat desa, Misbakhun berjanji, permasalahan ini akan disampaikannya kepada unsur pimpinan BPS sebagai pihak yang bertanggungjawab soal basis data rakyat miskin penerima BLT dan raskin. Tujuannya, kata dia, supaya segera dilakukan pendataan ulang dan validasi yang akurat atas para penerima BLT dan Raskin.

''Saya akan meminta Komisi XI DPR RI untuk segera memanggil kepala BPS pada masa sidang mendatang untuk membahas permasalahan data penerima BLT dan Raskin tersebut,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika