REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengevaluasi kebijakan dan meningkatkan komitmen percepatan penyerapan belanja anggaran. Hal tersebut menyusul lambatnya pertumbuhan di kuartal pertama 2015.
"Pemda (pemerintah daerah) harus segera mengevaluasi rencana percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, mana yang mungkin diimplementasikan dan mana yang tidak," kata Syafruddin di Padang, Sumbar, Rabu (6/5). Sebab, menurutnya, harus ada penyesuaian kebijakan untuk mencapai komitmen pertumbuhan itu.
Ia menjelaskan, persoalan kelembagaan dan politik menghambat terserapnya anggaran belanja negara melalui APBN/APBD untuk pembangunan. Sehingga, lanjut dia, stimulus dari kebijakan anggaran yang diharapkan menopang pertumbuhan, tidak terjadi.
Dikatakannya, trend laju pertumbuhan ekonomi global yang melambat, diikuti oleh Sumbar. Menurutnya, penyebab utama melambatnya pertumbuhan, belum optimalnya realisasi belanja anggaran bagi pembangunan sebagai penggerak mesin pertumbuhan.
Selain itu, Syafruddin mengatakan, hambatan pertumbuhan juga terjadi akibat kondisi ekonomi global yang masih lemah. Serta, lanjutnya, kinerja ekpor yang terus terkontraksi akibat belum pulihnya harga komoditas unggulan daerah, CPO dan karet.
Ia menambahkan, pemerintah, baik pusat maupun daerah mempunyai kesempatan memperbaiki kondisi. Yaitu, dengan melihat pertumbuhan yang rendah ini, sebagai ancaman demokrasi.
Terlebih, kata dia, Indonesia yang akan menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk bersaing dalam mengejar target pertumbuhan. Fakta tersebut, ujar dia, menuntut kebijakan pemerintah dengan mengesampingkan gesekan politik.
"Elit Politik pengambil kebijakan harus sadar bahwa jika kondisi politik tidak berubah dampaknya buruk bagi perekonomian bangsa," ujarnya.
Namun, menurut Syafruddin, melihat pertumbuhan ekonomi di Sumbar masih lebih baik dibandingkan kinerja nasional. Bahkan, lebih baik dari provinsi tetangga Riau, yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam melimpah.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat, laju pertumbuhan ekonomi di Sumbar pada kuartal I/2015 tumbuh melambat, hanya 5,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 7,52 persen. Bahkan, pada triwulan sebelumnya, terkontraksi 0,27 persen.
Hal tersebut, disebabkan menurunnya sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan 4,29 persen, pertahanan dan jaminan sosial wajib 3,36 persen, konstruksi dan industri pengolahan 1,04 persen.
Perlambatan tersebut, kian menjadi-jadi akibat kontraksi dari sisi pengeluaran, yaitu kinerja investasi yang minus 5,80 persen dan ekspor minus 7,03 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika