REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Koordinator Wilayah Partai Golkar Sulawesi Selatan kubu Agung Laksono, Sabil Rachman memastikan jika partainya bisa mengikuti pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan akhir tahun ini
"Golkar akan ikut pilkada, jadi jangan khawatir para kader yang ingin maju. Golkar akan mengusung kadernya berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar," ujarnya yang dikonfirmasi, Rabu.
Sabil Rachman mengatakan, Putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) akan bersifat akhir atau final dan mengikat sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 32 ayat 5.
Makanya, dia meminta kepada para kadernya untuk tidak risau. Kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah sebagaimana putusan MPG, di mana secara deklaratori disalin dan diakui oleh surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).
Sabil menambahkan, kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono telah terdaftar di Kemenkumham. Hal itu lah menjadi dasar sehingga Partai Golkar bisa ikut Pilkada.
"Jadi berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pilkada internal Golkar, maka akan dibuka pendaftaran yang disesuaikan dengan jadwal KPU," katanya.
Lebih jauh, dia menuturkan, berdasarkan hasil sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), saksi ahli yakni Panca Astawa dan Andika mengatakan bahwa mahkamah partai lah yang memutuskan mengesahkan kepengurusan hasil Munas di Ancol.
Menurut Sabil yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini, tidak ada lagi kewenangan untuk mengadili surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.
"Surat keputusan itu harus diberlakukan dan diterima sebagai sebuah realitas hukum. Karena surat keputusan tersebut hanya bersifat deklaratori atau mendeklir putusan mahkamah partai, tidak menambah dan mengurangi," jelasnya.
Menurut saksi ahli, lanjut Sabil, putusan mahkamah yang final dan mengikat itu membuktikan jika undang-undang sangat mendukung kemandirian partai politik dalam menyelesaikn sengketa internal tanpa harus ada campur tangan negara di dalamnya.
Sabil pun memastikan akan mengutamakan mengusung kader beringin di Pilkada ketimbang figur eksternal. Meski demikian, tidak berarti pihaknya menutup ruang bagi figur non Golkar.
"Khusus figur non Golkar harus siap membesarkan Partai Golkar setelah terpilih nantinya. Kemudian bagi kader yang telah mendaftar melalui partai politik lain, maka kami arahkan sebagai bentuk koalisi dengan Golkar," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
