REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti LIPI Siti Zuhro menegaskan rencana pembangunan gedung baru DPR perlu didukung jika memang sebagai kebutuhan dan dilakukan secara transparan serta akuntabel namun jika sekedar proyek bancaan maka akan dapat penolakan dari masyarakat.

"Kalau (pembangunan gedung) ini bancaan maka kita pasti tidak setuju, akan demo. Kita meminta transparansi dan akuntabel," kata peneliti LIPI Siti Zuhro, Rabu (6/5).

Sebelumnya diberitakan rencana pembangunan gedung baru DPR untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota dewan. Pada era sebelumnya 2009-2014 rencana pembangunan gedung baru DPR telah mendapatkan tentangan keras dari masyarakat dan akhirnya dibatalkan.

Ia juga menambahkan apakah ada korelasi positif antara menata kembali kompleks parlemen (membangun gedung) dengan peningkatan kinerja dan kualitas anggota parlemennya.

"Ini yang masih kami ragukan. Janganlah gedungnya saja yang bagus, tapi isinya gaduh saja, saling jotos dan sebagainya," katanya.

Apalagi, lanjutnya, masyarakat seringkali menilai pembangunan gedung hanya akal-akalan untuk proyek baru dan berujung pada korupsi.

"Ini yang harus dijawab anggota dewan. Apalagi kalau dilihat apa kinerjanya selama ini? Bagaimana mengobati ketidakpercayaan lembaga tinggi negara yang kinerjanya dinilai belum memuaskan tiba-tiba kok malah muncul pembangunan gedung baru?" kata Siti Zuhro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika