REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan janji politik soal pembenahan infrastruktur partainya pasti direalisasikan.
Ia mengatakan pembangunan berupa kantor perwakilan kepengurusan partainya di daerah adalah salah satu program kepemimpinan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatang.
Ia menilai, persoalan dana yang digunjingkan beberapa politikus Demokrat merupakan sikap curiga yang tak berkualitas. Politikus di Komisi I. DPR RI itu menegaskan, sebagai kader partai, tentunya wajib mendukung realisasi pembenahan dan pembangunan infrastruktur untuk DPP, DPD, dan DPC itu.
"Itu program sepanjang lima tahun kepengurusan mendatang (2015-2020)," katanya, Selasa (5/5).
Soal pendanaan, diungkapkan dia bisa dari mana saja. Namun y-ang utama, tentunya dari kemandirian partai. "Kita (kader) kan bisa patungan. Kader-kader di daerah juga patungan," ujarnya.
Syarief menjelaskan, sebenarnya pembangunan infrastruktur itu sudah ada dalam program partai kepengurusan sebelumnya. Beberapa perwakilan Demokrat di daerah-daerah, sudah memiliki infrastruktur mandiri.
Memang, kata dia, belum semua kepengurusan daerah yang punya kesekretariatan permanen. Namun diterangkan dia, target 2020 perwakilan Demokrat di daerah, harus memiliki kesekretariatan yang mandiri.
"Sebagian banyak yang sudah ada," ucapnya.
Tapi, Syarief tak merinci perwakilan Demokrat mana yang dia maksud. Sebelumnya, politikus muda partai Demokrat, I Gede Pasek Suardhika mempertanyakan sumber dana untuk merealisasikan janji Syarief. Pasek, yang menyatakan diri siap bersaing dengan SBY dibursa calon ketua umum partainya itu mencurigai, janji Syarief menjerumuskan SBY.
Sebab, menurut Pasek, janji Syarief itu besar pasak dari tiang. Kata dia, partai Demokrat tak punya dana untuk membangun infrastruktur di 34 DPD dan 500an DPC seluruh Indonesia. Sebab, SBY hanya punya harta kurang lebih Rp 9 miliar. Sedangkan untuk merealisasikan janji tersebut, butuh dana tak kurang dari Rp 750 miliar, bahkan sampai Rp 1 triliun.
"Dari mana dananya," kata Pasek, Senin (4/5). Itu mengapa, anggota DPD RI dari Provinsi Bali itu curiga, janji Syarief tersebut nantinya akan membenturkan SBY sebagai petahana dan kader di daerah. "Jangan nanti Syarief yang janji, tapi SBY yang ditagih," ucapnya.