REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakui pihaknya tidak bisa melarang atau pun mencegah orang yang akan berbuat curang dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
"Intinya kita tidak bisa melarang orang atau mencegah orang yang berbuat curang," ujar Kepala Dikpora NTB, Rosiady Sayuti kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (5/5).
Menurutnya, kecurangan dalam pelaksanaan UN sudah terjadi sejak sekian lama. Sehingga, dirinya pun tidak mengetahui asal muasalnya. Namun, ia menduga bisa jadi sekelompok orang yang sengaja menjadikan UN sebagai lahan bisnis.
Ia menuturkan, kondisi siswa yang sudah terbius membuat mereka tergiur untuk mendapatkan kunci jawaban dari oknum. Dimana, kunci jawaban tersebut belum tentu benar 100 persen.
Rosiady mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan, dimana keberadaan pengawas di ruang ujian sangat menentukan agar kecurangan bisa dihilangkan.
"Gimana mencegah, karena tidak tahu pelakunya, tiba tiba ada. Dugaannya terorganisir," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
