REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan siap memberikan keterangan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pengadaan alat catu daya listrik atau Uninterruptable Power Supply (UPS) pada 2014 lalu.
Hal tersebut disampaikan Basuki usai menerima kunjungan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso di Balai Kota DKI pada Senin (4/5).
"Kalau dipanggil Bareskrim untuk dimintai keterangan mengenai pengadaan UPS, ya saya harus siap dong. Justru kita harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya," katanya.
Pria yang lebih akrab disapa Ahok itu mengaku sangat mendukung langkah Bareskrim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus tersebut. Bahkan, menurut dia, data-data terkait pengadaan UPS pun telah diserahkan kepada tim penyidik.
"Pokoknya kita dukung saja langkah Bareskrim. Data-data yang diminta oleh tim penyidik juga sudah kita berikan sejak awal. Beliau (Budi Waseso) pasti kan ingin mendapat lebih banyak keterangan. Kita sebagai pihak yang lebih tahu, ya harus membantu," ujar Ahok.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Budi Waseso menuturkan kunjungannya ke Balai Kota bertujuan untuk menemui Gubernur DKI Jakarta dalam rangka menjalin koordinasi untuk tindak lanjut permasalahan UPS.
"Karena ada beberapa saksi yang harus saya mintai keterangan dari staf-staf beliau (Ahok) sebagai tindak lanjut masalah UPS. Jadi, saya harus minta izin dulu sama Pak Gubernur," tutur Budi.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemeriksaan terhadap sejumlah staf, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rencananya akan dilakukan di Balai Kota, namun belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya.
"Sebagai percepatan penanganan kasus ini, tentunya kami dari pihak kepolisian Bareskrim akan memeriksanya di kantor DKI (Balai Kota) saja supaya tidak mengganggu pekerjaan. Pemeriksaan ini akan kami lakukan secepatnya," ungkap Budi
Ikuti Whatsapp Channel Republika