REPUBLIKA.CO.ID,  MATARAM -- Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat, Ruslan Turmudzi mengkritik kinerja pemerintah provinsi NTB. Pasalnya, capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun 2015 tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana, realisasi keuangan SKPD sebesar 22, 61 persen dan fisik mencapai 23,30 persen.

“Capaian realisasi keuangan dan fisik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun triwulan pertama rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana, pada triwulan tersebut realisasi fisik mencapai 25,68 persen dan keuangan mencapai 25,68 persen,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Ahad (3/5).

Ia menuturkan, kondisi tersebut diperparah dengan masih banyaknya SKPD yang belum mengajukan paket lelang. Padahal, pengesahan APBD 2015 sudah dilakukan pada November 2014. “Kita tidak bisa terima. Selama ini, apa pekerjaan pimpinan SKPD itu. Pencapaian triwulan pertama ini sangat parah,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa SKPD yang sama sekali belum mengajukan paket lelang adalah Disbudpar NTB, Biro Kesra, Bappeda, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan Catatan Sosial, BLHP, Dikpora, RSUP NTB, Dinas PU dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selain itu, Ruslan mengatakan adapun SKPD yang sudah mengajukan paket lelang dan sudah diverifikasi hanya mencapai 20,31 persen. Sehingga, diperkirakan SKPD yang mengajukan lelang hanya mencapai 41,47 persen.

“Para Kadis baru yang menempati di beberapa SKPD tidak mempunyai kompetensi berada di jabatan tersebut. Koordinasi dengan jajarannya pun tergolong minim,” katanya.

Dirinya pun menilai keberadaan biro Administrasi Pembangunan belum optimal mendorong peningkatan realisasi keuangan dan fisik di SKPD.  Selain itu, fungsi pengawasan dari Wakil Gubernur NTB pun minim yang menyebabkan kinerja SKPD dan jajarannya tidak kompak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika