REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seiring kemajuan perkembangan jaman, tuntutan atas buruh yang berkualitas semakin tak terhindarkan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya persaingan pekerja terhadap kesempatan kerja yang ada. Jika kita lihat pada sisi ketenagakerjaan, Indonesia memiliki lebih dari 120 juta tenaga kerja menurut data organisasi buruh internasioanl (ILO) pada 2014.
Indonesia juga harus memperhatikan lebih lanjut dengan skema Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 tentang ketenagakerjaan, misalnya memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas seperti dokter, insinyur, akuntan, dan lainnya. Celakanya, buruh kasar yang merupakan 'kekuatan' Indonesia ternyata tidak termasuk dalam program liberalisasi tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw menilai, langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian calon pekerja adalah dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar diseluruh Indonesia, terutama untuk calon pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pendidikan yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan para pekerja asing.
“Sebab jika BLK tetap seperti saat ini maka akan dapat dipastikan calon pekerja akan kesulitan menghadapi persaingan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan juga pekerja akan kesulitan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya,” kata Roberth dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (30/4).
“Dengan demikian, kesejahteraan para pekerja juga akan meningkat seiring dengan kualitas yang dimilikinya,” tambah ketua DPP Partai Gerindra bidang ketenagakerjaan ini.
Dia melanjutkan, di Papua yang merupakan daerah pemilihannya, ternyata arus masuk pekerja dari daerah lain di luar Provinsi Papua jumlahnya masih sangat banyak. Dalam penglihatannya, meskipun pemerintah daerah sudah berupaya untuk menghambat laju deras masuknya pencari kerja melalui berbagai kebijakan, namun kesempatan kerja yang ada ternyata membatasi penduduk asli Papua untuk bisa bersaing.
Itu disebabkan kurangnya keahlian masyarakat setempat. “Jika situasi ini tetap berlangsung maka akan sangat menyulitkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat asli Papua pada khususnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka serta bersaing dengan para pekerja yang berasal dari daerah lain maupun negara lain,” tukas Roberth.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
