REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD dari Fraksi PKS Tubagus Arif menyayangkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun lokalisasi dan memberi sertifikat untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah DKI.
“Seharusnya sebagai pemimpin, Gubernur DKI Jakarta Ahok dan wakilnya mengundang diskusi sejumlah pihak. Bukan langsung melontarkan ide lokalisasi prostitusi seperti ini,” ujarnya, Rabu, (29/4).
Dulu, Gubernur Ali Sadikin melokalisir Kramat Tunggak menjadi tempat lokasi rehabilitasi sosial lalu disalahgunakan menjadi lokasi prostitusi. Pada akhirnya hanya membawa dampak buruk pada lingkungan sekitar.
Saat ini di Jakarta, terang Tubagus, semua lahan penuh sesak dengan penduduk, nyaris tak ada lahan kosong. Maka dampak negatif akan lebih besar jika lokalisasi prostitusi dibangun.
Sementara itu, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, di Indonesia tak ada gerakan efektif penghapusan prostitusi yang merupakan kejahatan perdagangan manusia. Bahkan prostitusi terkesan dilindungi.
"Kalau pun ada gerakan penghapusan prostitusi itu hanya kecil dan sporadis seperti penutupan lokalisasi Kramat Tunggak oleh Sutiyoso dan Gang Dolly oleh Walikota Surabaya Risma."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
