REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori mengatakan pasca eksekusi mati Bali Nine, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus proaktif melakukan komunikasi dengan Australia dan negara-negara lainnya. Terlebih Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik duta besarnya atas dieksekusi dua warga negaranya yang termasuk keompok tersebut.

"Saya kira Kemenlu harus aktif melakukan dialog positif kepada Australia untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi," kata Syaiful saat dihubungi ROL, Rabu (29/4).

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan hal ini perlu dilakukan untuk menjaga hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik. Mereka harus saling mengetahui dan memahami bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat.

Menurutnya masing-masing negara harus saling menghargai kedaulatan dan penegakkan hukum yang dijalani. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang meyakinkan masing-masing negara agar bisa memahami, salah satunya dengan menjalin komunikasi tersebut.

Negara lain, ujarnya, harus bisa memahami bahwa proses hukum Bali Nine bukanlah keputusan instan. Tapi sudah melalui perjalanan panjang. Di Indonesia pidana ini sudah termasuk kejahatan luar biasa dengan hukuman mati sebagai sangsinya.

Sembilan anggota terpidana Bali Nine dijatuhi hukuman mati setelah pengajuan grasi dan PK ditolak. Delapan diantaranya sudah dieksekusi dini hari tadi. Sementara satu warga Filipina, Mary Jane ditunda pada detik-detik terakhir karena permintaan pemerintah Filipina atas dugaan perdagangan manusia yang menimpanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika