REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI-6, Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa harus membatalkan kunjungannya ke Australia pada pekan ini. Alasannya tak lain eksekusi mati terpidana narkoba asal Australia diprediksi masih membuat Australia geram sehingga dikhawatirkan akan memberikan dampak pada kunjungannya ke Australia.
Ia mengaku menyesal dengan keputusan yang harus dibuatnya itu. Padahal, ia tadinya berharap selama kunjungan tersebut bisa berusaha untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Australia.
"Tadinya saya berharap selama berada di Australia bisa mendiskusikan bagaimana hubungan yg terganggu saat ini bisa dipulihkan,"
"Namun, situasinya belum kondusif utk itu. Daripada kontra produktif, saya putuskan utk menunda kunjungan saya ke Australia" tulis SBY dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang dikutip Republika, Rabu (29/4).
Ditegaskannya, tanpa diminta pun, ia merasa mungkin bisa membantu pemerintah agar hubungan baik antara Indonesia dan Australia tetap terjaga, termasuk hubungan antar warga.
Apalagi, lanjutnya, selama 10 tahun memimpin Indonesia ia berusaha keras untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama sambil mengatasi masalah yang ada.
"Hasilnya nyata. Australia dukung penuh kedaulatan & keutuhan wilayah kita, tmsk Papua. Kerjasama saling menguntungkan meningkat"
"Memang, sekali-kali ada isu yg mengganggu hubungan bilateral kita, tetapi akhirnya dapat kita atasi & carikan solusinya" katanya.
Namun, dengan keputusan pemerintah untuk mengeksekusi terpidana mati asal Australia membuat negara tersebut berang dan menarik dubesnya di Indonesia. Maka, dengan berat hati, SBY pun membatalkan kunjungannya selama lima hari ke Perth Australia. Tadinya, SBY akan berkunjung ke Perth sebagai visiting professor di University of Western Australia dan senior fellow di US-Asia Center. Dalam lima hari kunjungan, SBY juga tadinya dijadwalkan untuk memberikan pidato kunci di Internasional Forum 'In The Zone' tentang kerja sama Asia Pasifik.
"Ketika menghadapi protes & gempuran pertanyaan pers, tidak mungkin saya berseberangan dgn negara, pemerintah & Presiden kita" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika