REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bakal melakukan kajian ulang terhadap pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dengan skema hibah dari pihak-pihak atau negara lain.
Langkah ini diambil pasca terbakarnya pesawat tempur F-16 di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (16/4) lalu.
Pesawat F-16 yang terbakar itu merupakan salah satu dari lima pesawat tempur yang datang dengan skema hibah pada akhir tahun lalu. Rencananya, TNI AU akan menerima 24 pesawat tempur F-16 dengan skema hibah dan pengiriman itu akan dilakukan secara bertahap.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, pihaknya masih akan menunggu hasil investigasi terkait penyebab terbakarnya pesawat F-16 tersebut. Sebelumnya, tim investigasi penyebab kebakaran itu tengah dilakukan oleh pihak TNI AU dan sejumlah pihak terkait, termasuk dengan kemungkinan mengundang pihak pabrikan dari F-16 asal Amerika Serikat.
Nantinya hasil investigasi itu dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi pengadaan Alutsista, terutama rencana pengadaan F-16. Namun, Ryamizard menilai, pesawat bekas asal Amerika Serikat itu lebih baik dari pesawat bekas yang pernah dimiliki Indonesia.
''Bekas mereka (Amerika Serikat) lebih baru dari bekas kita yang ada. Tapi ke depan kami akan berpikir ulang (soal hibah) itu,'' ujar Ryamizard usai membuka Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (28/4).
Ryamizard pun membantah jika dalam skema hibah itu ada intervensi atau kepentingan asing yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak boleh ada campur tangan pihak asing. ''Kalau kita ikut-ikutan campur tangan ke negara lain, bolehlah dipertanyakan. Kami gak pernah mengintervensi negara lain. Negara lain juga jangan coba-coba disini. Jangan pernah coba-coba di republik ini,'' tuturnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan, Letjen TNI Ediwan Prabowo, menyebutkan, pihaknya akan kembali mengkaji dalam menerima atau adanya pengadaan alutsista bekas. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, dengan jumlah alustsita yang sudah cukup, maka rasanya sudah tidak perlu lagi pengadaan alutsista lewat hibah, yang memang dinilai lebih baik lantaran jumlahnya yang cukup besar.
''Sejauh ada anggarannya, kami akan lebih cenderung ke sana (pengadaan Alutsista dengan yang baru). Sekarang Alutsista sudah cukup lumayan. Jadi tidak perlu secara masif lagi,'' ujar Ediwan kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
