REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) mengatakan PPP harus menjadi lebih besar pascakonflik internal.
"Banyak contoh partai yang dilanda konflik akhirnya bisa melompat menjadi lebih besar. PPP juga harus seperti itu," kata Romi saat menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Wilayah IV PPP Maluku Utara di Ternate, Selasa (28/4).
Romi lantas mencontohkan konflik internal PDI di akhir era Orde Baru yang akhirnya melahirkan PDIP Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang tampil menjadi pemenang Pemilu 1999. Ia mencontohkan pula konflik internal PKB yang membuat perolehan kursi DPR partai itu turun drastis dari 51 kursi pada Pemilu 1999 menjadi 28 kursi pada Pemilu 2009. Namun, lanjut Romi, berhasil keluar dari belitan konflik, PKB pun berhasil melakukan lompatan besar dalam Pemilu 2014 dengan memperoleh 47 kursi.
"Nah, konflik PPP sekarang ini harus menjadi batu lompatan untuk menjadi lebih besar dan menjadi pemenang Pemilu 2019," kata Romi.
Menurut Romi, adalah wajar jika kader PPP agak bingung dengan konflik internal PPP karena ini konflik internal pertama yang terjadi sejak partai itu berdiri 42 tahun lalu. Namun, ia mengajak kader-kader PPP tidak terlalu larut dalam kegalauan dan kembali optimistis bahwa konflik pasti akan selesai dan membuat PPP semakin eksis.
"Saya jamin dalam setahun ini pasti selesai. Kalau tak selesai, ya diselesaikan," kata Romi yang disambut tepuk tangan peserta Muswil dari DPD PPP di 10 kabupaten/kota.
Menurut Romi, hikmah dibalik konflik internal saat ini adalah PPP banyak menjadi buah bibir berbagai kalangan dan menjadi sorotan media massa.
"Semua jadi tahu bahwa PPP masih ada," katanya.
Yang penting, kata Romi, di antara kader PPP tidak boleh menganggap pihak yang berbeda sebagai musuh, sehingga jika nanti konflik selesai maka bisa kembali utuh dan menjadi kekuatan besar untuk membawa PPP memenangkan pemilu-pemilu mendatang.
Pascapemilu presiden 2014, terjadi dualisme kepengurusan PPP tingkat pusat, yakni DPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romi dan DPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. Kini kedua versi DPP PPP itu berebut keabsahan untuk mengusung calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang digelar akhir 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika