REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais meminta Presiden Joko Widodo tak gentar menghadapi ancaman negara Perancis, yang akan memutus hubungan kerjasama, jika tetap mengeksekusi mati warga negaranya.
"Saran saya kepada pemerintah yang sedang menghadapi tekanan dari luar negeri, pesannya tegas bahwa wilayah hukum adalah kedaulatan nasional," ujarnya di Kota Mataram, Senin (27/4).
Meski demikian karena ini menyangkut hubungan baik dengan negara lain, Maka diharapkan pemerintah melakukan diplomasi dengan cara yang Calm dan Confidence.
"Kita menghadapi protes dengan sikap tenang dan kalem tapi kita menunjukan bahwa kita percaya diri," katanya.
Ia melanjutkan, terkait dengan ancaman yang dilontarkan presiden Perancis. Dirinya menuturkan hal itu merupakan hal yang wajar sebagai bentuk membela warga negara yang terancam hukuman mati.
"Kita yang sedang diprotes oleh negara lain yang penting kita calm dan confidence dan itu bisa di tunjukan oleh Menlu yang sekarang," ucapnya.
Hanafi mengatakan konsekuensi dengan dilaksanakan eksekusi mati antara kedua negara akan menimbulkan hubungan yang panas.
Namun, jika pemerintah mampu membuka diri untuk mengklarifikasi dan berkomitmen untuk tidak menduakan hukum termasuk dalam hal narkoba maka akan dipercaya.
Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam mengatakan pemerintah harus tegas dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap gembong-gembong narkoba. Serta tidak mudah terintervensi oleh negara manapun.