REPUBLIKA.CO.ID,CIAMIS -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memperingatkan berbagai pihak agar pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) oleh oknum aparat terulang lagi.
"Program-program yang disiapkan pemerintah mohon dikawal. Jangan sampai ada pungutan di desa, jangan ada antrean, tolong dikawal di kantor pos," tegas Mensos saat bertemu Bupati Ciamis Iing Syam Arifin dalam acara Milad ke-80 Ponpes Alquran Cijantung 1, Ciamis, Jawa Barat, Ahad (26/4).
Mensos mengaku telah mengantongi sejumlah laporan tentang kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan inisiatif oknum aparat yang mengkoordinasi dana PSKS justru mencari solusi sendiri atas belum meratanya pembagian dana tersebut.
"Kalau belum dapat dana tersebut, tolong datanya divalidasi. Dan kalau masih ada pemotongan, tolong dilaporkan karena itu sudah di wilayah penegakan hukum," papar Khofifah.
Ia memastikan, Kemensos siap memvalidasi dan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia jika ada anggota masyarakat yang baru terdaftar sebagai penerima dana PSKS.
Kesiapan itu karena jumlah PSKS mencapai 500 ribu kartu dengan buffer 340 ribu.
"Sejauh ini, saya langsung minta inspektorat jenderal untuk ikut mengawasi dan melaporkan distribusinya dan ada yang lapor ke saya secara langsung tentang pemotongan-pemotongan tadi," jelas Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika