REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali bekerja sama dengan ritel besar Tiara Dewata memulai penerapan program 'One Day No Cash' melalui pekan belanja nontunai. Program ini bertujuan mendorong masyarakat dan pelaku bisnis untuk bertransaksi nontunai melalui uang elektronik.
"Ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) di Provinsi Bali yang dimulai di pusat kuliner (food court) pusat perbelanjaan Tiara Dewata 24-28 April 2015," kata Kepala Perwakilan BI Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Jumat (24/4)
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Dalam kegiatan ini juga digelar pameran produk-produk perbankan, hiburan, dan games dengan hadiah menarik. Selain itu juga terdapat potongan harga atau diskon hingga 20 persen bagi pelajar dan mahasiswa, serta 10 persen bagi pengunjung lainnya yang bertransaksi dengan menggunakan kartu debit dan uang elektronik.
Dewi menambahkan implementasi sistem pembayaran nontunai pada dasarnya lebih mengarah pada perubahan budaya atau perilaku, dibandingkan perubahan sistem. Bertransaksi nontunai bukan sekadar mengubah alat bayar dalam transaksi, tetapi menjadi langkah besar untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih handal dan efisien.
Perwakilan Tiara Dewata, Juniadi, mengatakan pihaknya sebelumnya sudah diberikan pelatihan penggunaan uang elektronik, serta pengenalan ciri uang asli dan palsu dari BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Tiara Dewata melakukan transaksi nontunai perdana di pusat kuliner dan sudah menyiapkan kasir khusus beserta servernya.
"Jika ini berhasil maka kami akan terapkan secara permanen ke bagian lainnya," ujar Juniadi.
Konsumsi rumah tangga di Bali tumbuh dari Rp 60,79 triliun pada 2013 menjadi Rp 64,03 triliun pada 2014. Dengan demikian peluang meningkatkan penggunaan transaksi nontunai di Bali terbuka lebar.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir merupakan faktor pendorong berkembangnya sistem pembayaran nontunai. Selain dengan swasta, BI Bali juga berkoordinasi dengan Biro Keuangan, Dinas Pendapatan (Dispenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali.
Adapun transaksi nontunai dalam layanan keuangan pemerintah dapat berupa transaksi nontunai dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Dispenda Bali misalnya sedang melakukan kajian pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui anjungan tunai mandiri (ATM) serta drive thru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika