REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menilai tidak masalah jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, asalkan tepat sasaran.
"Dari awal Presiden Jokowi sepakat bahwa revolusi mental adalah semangat bersama. Karena perubahan harus diperjuangkan secara radikal dalam situasi Idonesia yang sangat rumit ini. Kalau reshuffle adalah solusi teknis untuk membersihkan itu, menurut saya tidak apa-apa," kata Boni di Jakarta, Kamis, menanggapi maraknya isu perombakan Kabinet Kerja.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa kinerja menteri dalam pemerintahan sekarang ini belum bisa menyesuaikan dengan nawacita dan revolusi mental yang digaungkan Jokowi saat kampanye dengan terbitnya kebijakan yang dianggap tidak prorakyat.
"Wajar banyak pihak yang berpendapat seperti itu, karena faktanya ada beberapa menteri yang tidak bisa berlari secepat presiden. Artinya, dia tidak bisa ikut dalam irama revolusi mental. Karena itu harus dilakukan koreksi total," ujarnya.
Ketika ditanya berapa banyak menteri yang harus diganti, Boni mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mengenai kinerja para pejabat publik tersebut. "Nanti kita akan buat evaluasi beberapa menteri, saya janji satu dua pekan ke depan akan evaluasi. Karena saya kira hal seperti ini perlu untuk menilai kualitas kinerja para menteri," katanya.
Terkait dengan kemungkinan calon menteri yang diajukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah dari kalangan oposisi atau Koalisi Merah Putih (KMP), Boni mengatakan bisa saja jika presiden menghendaki.
"Itu salah satu intinya dalam mengoreksi atau mempercepat agenda pemerintah. Artinya, siapa pun, berapa pun yang di-reshuffle tidak penting, jika itu tepat, ya silakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
