REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mencoret 56 ribu nama warga yang tercatat sebagai penerima bantuan premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Awalnya ada 106 ribu jiwa penerima BPJS yang ditanggung Pemkot, tapi setelah diverifikasi, jumlahnya berkurang hingga menjadi sekitar 50 ribu jiwa," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal di Batam, Kamis (23/4).

Ia mengatakan setelah diverifikasi, diketahui puluhan ribu jiwa yang sudah didata itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang otomatis sudah terdata sebagai anggota BPJS yang ditanggung pemerintah.

Ada juga warga penerima bantuan BPJS dari pemerintah pusat lainnya seperti pensiunan PNS atau purnawirawan TNI.

"Ada pula yang alamatnya tidak jelas. Kalau ganda dengan ikut program pusat, itu otomatis akan ditolak sistem karena di BPJS sistem komputerisasi. Jadi kalau ada yang sudah ditanggung APBN, tidak bisa lagi ikut di APBD," kata dia.

Dalam APBD Batam, pemerintah menyiapkan dana Rp 26 miliar untuk menanggung premi asuransi BPJS Kesehatan warga tidak mampu. Diperkirakan dana itu cukup untuk 106 ribu jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika