REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak 24 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan menyatakan bulat mendukung Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menjadi Ketua Umum pada Kongres 11 Mei di Surabaya.
"Dengan ini kami dari Sulsel menyatakan mendukung penuh pak SBY untuk kembali menjadi Ketua Umum Demokrat pada Kongres III nanti," kata Plt Ketua DPD I Demokrat Sulsel Ni'matulah kepada wartawan di Makasssar, Rabu.
Pernyataan itu disampikan secara terbuka usai mengelar Rapat Koordinasi yang dihadiri seluruh pimpinan DPC se-Sulsel guna membahas dukungan tersebut.
Saat ditanyai apa alasan konkret kembali mendukung SBY sebagai calon, kata dia, alasannya karena SBY dinilai dapat mengembalikan citra dan wibawa serta marwah partai.
"Beliau adalah tokoh yang bisa mempersatukan kader, mengangkat citra dan nama baik partai Demokrat. Kami berfikir tokoh yang masih tersedia dalam menghadapi krisis di partai adalah sosok SBY," sebutnya.
Mengenai adanya kemungkinan calon lain akan maju menjadi kandidat, kata dia, Demokrat Sulsel tidak mempersoalkan dan tetap bersikukuh mendorong SBY untuk maju kembali memimpin partai belambang mercy itu.
"Kami tidak mempersoalkan siapa yang nantinya akan maju selain pak SBY, kami telah sepakat dalam Rakor ini, tetap mendukung untuk membangun partai ke depan lebih baik," tandasnya.
Terkait adanya pertemuan yang dilakukan Marzuki Ali yang juga berkeinginan maju menjadi Ketua Umum dikabarkan turut mengundang pengurus DPC dari Sulsel, dirinya membantah hal tersebut.
"Tidak ada satupun Ketua DPC dari Sulsel yang hadir dalam pertemuan itu, saya menjamin itu tidak ada," tegas legislator DPRD Sulsel ini.
Mengenai apakah ada kompensasi untuk kader Sulsel atas dukungan tersebut, seperti menduduki jabatan Sekertaris Jenderal, ia menapik hal tersebut.
"Siapapun yang menjadi Sekjen terserah pak SBY yang menentukan. Demokrat Sulsel tidak mendorong kadernya menjabat Sekjen.
Menurut Ni'matullah rakor tersebut membahas visi misi partai bagaimana mengatur kepengurusan lebih ramping dan diperlukan desentralisasi di tingkat DPD I.
"Kami melihat tanda-tanda sudah ada, contohnya Peraturan Organisasi soal Pilkada serta Kemungkinan perubahan struktur kewenangan di kongres nanti termasuk membahas perubahan AD/ART," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
