REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun mengatakan, dengan melihat kinerja menteri-menteri saat ini, reshuffle adalah langkah kebijakan yang mesti diambil Presiden. "Reshuffle ini sebuah keniscayaan yang mesti diambil Presiden," kata dia di Cikini, Jakarta, Rabu (22/4).
Bahkan, Misbakhun mengaitkannya dengan peta kekuatan politik di parlemen. Yakni, antara kubu pendukung pemerintah (KIH) dan oposisinya (KMP). Menurut dia, seluruh elite KMP telah melihat peluang baik dari reshuffle ini. Misalnya, dengan kemungkinan bagi KMP untuk mengirimkan sosok-sosok terbaiknya untuk menjadi pembantu Presiden.
"Kebetulan, Ketua Umum partai saya, Pak Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu sudah memberikan statement, tidak tertutup kemungkinannya masuknya KMP ke dalam kabinet," jelas Misbakhun.
"Kalau Pak Aburizal Bakrie sudah bicara seperti itu, atas nama KMP, pasti itu sudah dibicarakan pada level pimpinan partainya (anggota KMP semua)," tambah dia kemudian.
Namun, kata dia, reshuffle kabinet mesti dilatari alasan yang obkektif. Yakni, berkaitan dengan kinerja para menteri. Saat ini Presiden Joko Widodo sedang didorong agar memperhatikan sorotan masyarakat yang menghendaki reshuffle Kabinet Kerja.
Misbakhun menjelaskan, tolak ukur kinerja seorang menteri yakni apabila menteri itu mampu menerjemahkan gagasan presiden ke dalam program-program di kementeriannya. "Cita-cita presiden terimplementasikan dalam program-program yang jadi bidang tugas menteri itu," kata Misbakhun.
Maka, lanjut Misbakhun, evaluasi kinerja tiap menteri harus dilakukan segera oleh Presiden. Jika ada reshuffle, itu murni menjadi hak prerogatif Presiden. Hanya saja, reshuffle pasti berdampak pada munculnya risiko politik.
"Nah, Presiden yang akan menanggungnya (risiko politik). Perubahan pun harus punya dampak perubahan kinerja di kementerian itu sendiri," ujar dia.
Misbakhun menambahkan, sosok menteri pengganti harus sudah siap dengan program kementeriannya yang baru. Sehingga, kementerian itu tidak memulai segalanya dari nol lagi. "Menteri-menteri yang lain sudah berlari, dia baru berjalan. Nah, ini yang mesti dihindari," kata politikus Partai Golkar ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
