REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian partai Demokrat Syarief Hasan menolak tuduhan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang mengatakan pemecatan yang dilakukan olehnya terkait adanya faksi-faksi politik di internal partainya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan, pemecatan terhadap pe-mimpin partainya di daerah adalah hal biasa. "Sudahlah, itu kan sudah tahun lalu (2014)," katanya saat dihubungi, Selasa (21/4).
Syarief mengatakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah dan Jawa Timur punya pertimbangan prosedural untuk pergantian kepemimpinan di sejumlah DPC.
"Itu, hanya restrukturisasi partai yang biasa," ucapnya.
Seperti diketahui, tercatat ada tujuh Ketua DPC Demokrat di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengancam akan melaku-kan somasi terhadap Syarief sebagai ketua harian partai dan Sekertaris Jenderal (Sekjen) partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Mereka antara lain: Ketua DPC Kabupaten Batang, Muhamm-ad Rohim, Ketua DPC Kota Semarang, Wibowo Agung Sunyoto, Ketua DPC di Kabupaten Purbalingga, Moh. Iqhsan, dan Ketua DPC Kota Salatiga Iwan Setya Purbowo.
Sedangkan dari Jawa Timur antara lain, Ketua DPC Kabupaten Nganjuk, Basuki, Ketua DPC Kota Pasuruan, Dendy Kukuh Santoso dan Ketua DPC Kota Surabaya, Dadik Trisdaryanto.
Ketujuh pemimpin partai Demokrat di daerah itu dipecat pada 2014 dan digantikan oleh sejumlah pelaksana tugas (Plt).
Somasi mereka layangkan lantaran proses pemecatan yang dilakukan oleh Syarief dan Ibas dinilai tak prosedur dan tak me-mpunyai alasan yang jelas.
Bahkan, Ketua DPC Kota Salatiga, Iwan mengungkapkan, pe-mecatan tersebut dikarenakan alasan keberpihakan sejumlah pemimpin partai di daerah terhadap mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum.
Somasi mereka layangkan agar seluruh ketua DPC yang diberhentikan dikembalikan hak politiknya untuk memilih ketua umum yang baru dalam Kongres Demokrat ke III bulan mendatang.
Syarief menerangkan, penunjukkan Plt di sejumlah DPC tak terkait dengan peran Anas ketika masih memimpin partai D-emokrat. Kata dia, tuduhan tersebut tak mendasar serta tak bisa dijadikan pijakan DPD dan DPP untuk melakukan pergeseran posisi.
Ia pun menegaskan, penunjukkan Plt itu sudah prosedur. Sebab DPP dalam keputusannya, mengacu pada rekomendasi DPD. Pun kata dia, biasanya rekomendasi dari DPD itu, adalah hasil keputusan dari kepengurusan DPC sendiri.
"Jadi memang ada masalah di DPC-nya sendiri. Nggak ada lah kaitannya sama loyalis-loyalis Anas," katanya.
Menanggapi somasi dan ancaman gugatan hukum yang dilakukan serentak oleh sejumlah DPC tersebut, Syarief mengatak-an siap saja.
Meski begitu, dia menyarankan agar tak terburu-buru melanjutkan persoalan internal di partainya ke ranah publik. Sebab kata dia, jika pemecatan sejumlah kader itu mem-ang dipersoalkan, ada mekanisme internalnya.
"Ya, saya sarankan selesaikan di internal dulu. Jangan salah jalan lah," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
