REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Rektor Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur menolak adanya wacana moratorium terhadap ujian nasional (UN). Menurut dia, UN dapat dijadikan salah satu standar yang jelas untuk menentukan indikator kelulusan.
"Paling tidak, untuk mengetahui pemetaan. Tapi pemerintah betul-betul (serius menyikapi pemetaan), setelah tahu pemetaan (harus) ditindaklanjuti," kata Werry di Unand, Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (21/4).
Dikatakannya, sebelumnya pada 2013 telah ada pemetaan dari hasil UN. Dari pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kelemahan pendidikan di suatu daerah. Hasil pemetaan itu, ujar dia, seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sayangnya selama ini tidak ada tindaklanjut yang jelas dari pemerintah, baik daerah maupun pusat.
"Misal di suatu daerah, apa yang lemah, apa yang rendah, bagaimana menaikkan nilai. Secara nasional juga ada patokan guru (yang mengajar)," tutur Werry.
Ia melanjutkan, pemetaan hasil UN yang baik, di mana tidak ada naskah atau jawaban yang bocor.
Ia menyambut baik kebijkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang tidak lagi menjadikan UN, penentu kelulusan. Ia mengaku, selama ini prihatin karena UN dijadikan patokan untuk kelulusan.
Menurut Werry, ada persoalan mendasar mengapa selama 11 tahun pelaksanaan UN selalu terjadi kebocoran. "(Bahkan saat UN tak jadi patokan kelulusan) sederhana saja bagi saya, berarti (masyarakat) tidak meyakini pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya, adanya kebocoran ujian nasional SMA/SMK/MA yang masih terjadi tahun ini membuat kredibilitas hasil ujian nasional tetap diragukan. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengusulkan kepada pemerintah untuk memoratorium pelaksanaan UN sambil mempersiapkan bentuk dan evaluasi pemetaan pendidikan nasional untuk di kemudian hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika