REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Parahyangan Badnung Asep Warlan Yusuf menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum melakukan reshuffle kabinet. Hal itu, tambahnya, agar keputusan reshuffle nanti menjadi lebih objektif dan rasional.

"Evaluasi juga penting untuk pembelajaran para menterinya," jelas Asep pada Republika, Senin (20/4).

Jokowi, lanjutnya, juga bisa menyuruh menterinya untuk menggiatkan laporan kerja pada bidangnya masing-masing. Tetapi, lanjut dia, jika ada kinerja menterinya yang memang jauh di bawah standar, Jokowi tidak bisa menunggu lama untuk mengganti menteri tersebut.

"Salah satu dari menterinya haris diganti jika memang ada yang tidak sesuai," katanya.

Asep menjelaskan Jokowi memiliki otoritas untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya. "Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 39 tahun 2008," ungkap Asep.

Sebelumnya, wacana akan adanya reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo semakin menguat. Ada empat nama mengemuka yang disebut akan menggantikan menteri lama yang dianggap tidak bisa bekerja dan tidak loyal kepada presiden. Reshuffle akan dilakukan bersamaan dengan penggantian pejabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ikuti Whatsapp Channel Republika