REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan masyarakat tidak mendikotomikan kalangan partai politik (parpol) dengan profesional pada wacana reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.
Menurut Firman Noor, Presiden Joko Widodo memang harus memilih orang-orang yang profesional dalam kabinetnya.
"Tak masalah apakah menteri itu berlatar belakang parpol atau bukan. Yang jelas, dia harus profesional dalam pekerjaannya," tutur Firman pada Republika, Senin (20/4).
Profesional, sambung Firman Noor, misalnya para menteri bekerja berdasarkan objektivitas pada bidangnya masing-masing.
Firman menambahkan jika nanti Jokowi memilih menterinya tidak berasal dari parpol, pasti akan ada kerenggangan antara dirinya dengan parpol pengusung atau koalisi. "Jokowi bisa mengatasi itu dengan tetap membangun komunikasi yang intens," ujar Firman.
Sebelumnya, wacana akan adanya reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo semakin menguat. Ada empat nama mengemuka yang disebut akan menggantikan menteri lama yang dianggap tidak bisa bekerja dan tidak loyal kepada presiden.
Berdasarkan informasi, reshuffle akan dilakukan bersamaan dengan penggantian pejabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Sinyal ini diperkuat pernyataan Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusidana. Menurutnya, sudah waktunya Jokowi melakukan perombakan kabinetnya. Rusdiana berpendapat ada empat menteri yang perlu masuk daftar reshuffle.