REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura menilai kekecewaan masyarakat pada kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di semester pertama ini wajar. Sebab, implementasi dari program-program Jokowi belum terlihat di awal pemerintahan ini. Bahkan, di beberapa bidang, rakyat sangat terpukul dengan kebijakan yang diambil kabinet Kerja Jokowi-JK.

Ketua DPP Hanura, Dadang Rusdiana menilai, selama satu semester kepemimpinannya, sudah waktunya Jokowi memertimbangkan untuk merombak kabinetnya. "Setelah 6 bulan ini, nampaknya Jokowi harus segera berpikir tentang reshufle kabinet," kata dia pada Republika, Ahad (19/4).

Hasil survei Poltracking Indonesia juga merilis publik setuju adanya perombakan dalam kabinet Jokowi-JK setelah 6 bulan ini. Dari 1200 responden yang diwawancara Poltracking, sebanyak 41,8 persen setuju Jokowi melakukan reshufle. Hanya sekitar 30,2 persen publik yang tidak setuju Jokowi merombak kabinetnya. Sisanya, sebanyak 30,2 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Dadang, ada beberapa sektor yang perlu dirombak oleh Presiden Jokowi. Selain menghilangkan kepala staf kepresidenan yang dinilai membuat repot hubungan Presiden Jokowi dengan berbagai pihak, ada sekitar 4 menteri yang harus dipertimbangkan untuk diganti.

"Saya melihat Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Negara BUMN, dan Menkumham perlu dipertimbangkan untuk direshufle," tegas Dadang.

Reshufle ini diakui Dadang belum menjadi keputusan resmi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan belum diusulkan pada Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika