REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, diplomat Indonesia malas dan tidak serius menangani masalah para tenaga kerja Indonesia. Bahkan, mereka menganggap masalah TKI sama halnya dengan ketiban sampah.
"Sangat disayangkan, para perwakilan negara di luar negeri yang seharusnya membantu menyelesaikan masalah TKI itu, malah dianggap sebagai beban bagi mereka," ujarnya dalam diskusi 'Elegi Untuk TKI' di Jakarta, Sabtu (18/4).
Seharusnya, pandangan dan anggapan seperti itu tidak pantas terpintas dalam benak para diplomat. Perlu diingat, diplomat bekerja untuk negara dan tugas negara adalah melindungi segenap warga negara.
Ia melanjutkan, presepsi seperti itu harus dihilangkan dan para diplomat wajib mengubah cara pandang mereka terhadap TKI. Padahal, salah satu nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membumilandaskan revolusi mental, termasuk di dalamnya para pejabat negara.
Namun, kata ia, yang terlihat belum ada perubahan yang mendasar di institusi dan lembaga negara soal mindset. Melihat perlidungan TKI hanya sebatas diskusi yang menyaksikan dan tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, khususnya para pejabat negara.
Menurut dia, banyak dari mereka yang hanya menganggap para TKI adalah warga negara kelas dua yang tidak perlu terlalu dilindungi. Bahkan, menganggap masalah yang kerap kali dirasakan TKI hingga sampai mengancam hidupnya dinilai sebagai permasalahan yang sudah biasa.
"Jangan menganggap teman-teman TKI sebagai warga negara kelas dua, yang hanya diberikan perlindungan seadanya saja. Mereka ada manusia bukan barang, lebih lagi warga negara Indonesia," tegasnya.
Menurut dia, media juga sering kali menjadikan topik eksekusi mati TKI sebagai pemberitaan yang menarik. Seharusnya, media juga harus bisa menyajikan langkah dan tawaran kongkirit bagi pemerintah.
Selain itu, mendesak pula pihak terkait untuk menyelesaikan masalah TKI. Dan, jangan sekedar memberitakan, karena dinilai pemberitaan yang sangat sensional. Sedangkan, inisiatif untuk mengajak masyarakat melek dan lebih peduli terhadap TKI sangat minim.
Padahal, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh para TKI yang telah memberikan devisa besar kepada negara. Lihat saja, apabila memberitakan soal politik dan korupsi pasti banyak publik yang menyorotinya dan terus-terusan. Tapi, berita terkait TKI yang terancam tereksekusi jarang. "Ketika ada yang sampai dieksekusi, media baru memberitakannya terus-terusan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
