REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak ditagih warga soal janjinya memberikan fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga tidak mampu. Jokowi menjelaskan, dua program itu belum dapat dinikmati semua warga karena masih tersendat anggaran. Hal tersebut disampaikan Presiden saat mengunjungi Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4).

"Banyak pertanyaan pada saya, 'mana katanya mau beri Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar?'" ucap Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana.

Jokowi menjelaskan, saat dilantik menjadi presiden pada Oktober tahun lalu, ia masih menggunakan anggaran lama yang disusun oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian, barulah pada Januari 2015, pemerintah bisa mengubah anggaran tersebut.

Namun, meski APBN perubahan sudah disahkan oleh DPR, anggaran tidak bisa langsung dipakai. Menurut Jokowi, ada sejumlah syarat administrasi pencairan anggaran yang memakan waktu setidaknya tiga bulan.

Oleh karena itu, sambung dia, KIP dan KIS diperkirakan baru bisa didistribusikan kembali pada pertengahan bulan ini. Jokowi menyebut ada 84 juta KIS dan 18 juta KIP yang akan segera dibagikan.

"Jadi memang di pemerintahan ada proses yang harus kita lalui," ucap dia.

Seperti diketahui, KIP dan KIS adalah dua program kesejahteraan yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. KIP dan KIS pertama kali diluncurkan pada November 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika