REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) menilai pemerintah masih sangat minim memberikan dukungan terhadap pengusaha-pengusaha di Indonesia.
"Dari pemerintah keliatannya masih kurang mendukung. Karena, contoh kita bisa lihat sendiri, bunga bank masih cukup tinggi," kata Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi dalam acara pelantikan kepengurusan DPD IWAPI Provinsi Sumbar di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (17/4).
Ia menjelaskan, di Thailand suku bunga kredit untuk pelaku UKM hanya dua persen. Sementara di Indonesia, ujar dia, masih berada di angka 14 persen. Saat ini IWAPI terus mengupayakan agar suku bunga di Indonesia terus turun, bahkan di bawah lima persen.
"At least, itu salah satu dukungan pemerintah untuk para UKM," ujar Nita.
Selain itu, kondisi fluktuasi BBM menurut dia kurang menguntungkan bagi pelaku UKM. Terlebih TDL yang diperkirakan akan naik. "Ini keluhan kami kepada pemerintah, untuk segera diantisipasi. Bagaimana kami mau berdaya saing kalau keadaan tak ditunjang," tutur dia.
Selain itu, kata Nita, kebijakan pemerintah yang masih melarah sejumlah kegiatan ASN di hotel sangat melemahkan pengusaha perhotelan. Anggota IWAPI yang bergerak di sektor perhotelan harus mencari 1001 cara agar usahanya tidak gulung tikar.
"Banyak sekali anggota kami yang bergerak di bidang perhotelan. Kami (terus) push juga pemerintah untuk dapat menghapus larangan tersebut," ungkap Nita.
Menurut dia potensi usaha di Indonesia sangat beragam, mencakup semua sektor. Untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Indonesia harus pintar menunjukan ciri khasnya. Dalam bidang kuliner, Indonesia sangat mampu bersaing. Namun untuk packaging, harus ada pembinaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika