REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium BMOIWI, Sabriyati Aziz mendesak MPR untuk bisa mengawasi pemerintah dalam segi kebijakan. Terutama dalam kasus pemblokiran situs media islam kemarin.

Sabriyati mengatakan pihaknya mengaku prihatin dengan kebijakan pemerintah yang gegabah dalam memblokir situs media Islam.

Sabriyati menilai selama ini konten dari situs yang diblokir secara sepihak tersebut tak pernah memuat konten yang radikal.

"Malah menjadi pencerah umat, karena selama ini banyak warga yang belajar melalui website seperti itu," ujar Sabriyati saat menghadiri sosialisasi empat pilar oleh MPR di Gedung Nusantara V, Rabu (15/4).

Sabriyati mengatakan nantinya pemerintah harus lebih teliti dan transparan dalam menilai dan membuat sebuah kebijakan. Salah satu kelemahan dari kasus ini adalah tidak adanya payung hukum yang bisa melindungi media Islam.

Apalagi, selama ini media Islam kerap stigma sebagai pihak yang radikal dan penyebar peperangan. Sabriyati meminta MPR selaku wakil rakyat menyampaikan suara mereka dan tetap membawa umat muslim sebagai umat yang berjaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika