REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah turun tangan menangani persoalan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Respons langsung pemerintah dinilai penting untuk memastikan warga terdampak mendapat penanganan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan hingga ke tingkat kebijakan.
Pengamat komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri menunjukkan pemerintah pusat mengambil peran dalam menangani persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Gibran antara lain mengunjungi korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, serta meninjau penanganan karhutla di Kalimantan. Menurut Ari, kehadiran pemerintah di tengah persoalan tersebut perlu diikuti dengan langkah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah terus hadir di saat rakyatnya tengah tertimpa musibah,” ujar Ari, Selasa (15/9/2026).
Menurut Ari, penanganan keracunan MBG membutuhkan respons yang tidak berhenti pada penanganan korban. Pemerintah juga perlu memastikan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program agar kejadian serupa tidak berulang.
Ia mengapresiasi langkah Gibran yang menemui korban dan keluarga korban keracunan MBG serta menyampaikan permohonan maaf. Pemerintah juga memastikan korban memperoleh perawatan lanjutan dan kebutuhan pengobatan ditanggung.
“Syukurlah kedatangan Gibran yang meminta maaf kepada korban dan keluarga korban keracunan MBG menjadi sinyal positif keberanian di tengah pimpinan Badan Gizi Nasional sendiri masih berkutat pada saling salah menyalahkan pengelola dapur SPPG,” ucapnya.
Ari mengatakan pemerintah perlu menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG. Menurutnya, perhatian terhadap korban harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengawasan, standar keamanan pangan, serta mekanisme respons ketika terjadi kasus serupa.
“Yang mengesankan, Gibran mau memboyong korban keracunan MBG untuk berobat lanjutan ke Medan atau Jakarta,” katanya.
Selain persoalan MBG, pemerintah juga menghadapi tantangan karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Dalam kunjungannya ke Kalimantan, Gibran memberikan dukungan terhadap upaya pemadaman dan penanganan dampak kebakaran.
Ari mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan satwa yang kehilangan habitat.
“Kehadiran Gibran ke Kalimantan untuk memberi dukungan bagi upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan agar lebih terkoordinasi, sekaligus menutup sebuah pesan politik yang jelas, yakni upaya pemadaman kebakaran hendaknya tidak melupakan penanganan bagi satwa-satwa yang terdampak,” ungkap Ari.
Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menghanguskan vegetasi dan mengancam satwa, tetapi juga merusak ekosistem secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah perlu memiliki skenario penanganan satwa terdampak, termasuk ketika satwa harus dipindahkan dari habitat yang terancam menuju kawasan yang lebih aman.
Dalam konteks tersebut, Ari mengatakan kunjungan pemerintah ke lokasi bencana perlu menghasilkan tindak lanjut yang terukur. Menurut dia, respons lapangan akan memiliki arti lebih besar apabila diterjemahkan menjadi kebijakan dan mekanisme penanganan yang dapat digunakan ketika krisis serupa kembali terjadi.
“Di tengah polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kontroversi pelaksanaan program MBG, setidaknya Gibran memberi sinyal bahwa dirinya bukan sosok yang selama ini terkonstruksikan dalam pandangan publik sebagai orang yang tidak bisa bekerja, tetapi figur yang bisa bekerja bahkan mengambil celah yang selama ini luput dari perhatian Presiden dan para pembantunya,” tegas Ari.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah melalui kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran juga memantau sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari warga terdampak karhutla, keluarga petugas yang gugur, hingga penanganan satwa terdampak kebakaran. Pemerintah juga mendatangi korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, menemui siswa dan orang tua, serta memastikan kebutuhan dan biaya pengobatan korban ditangani.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan cepat sekaligus tindak lanjut kebijakan.
“Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih,” ujar Wapres Gibran saat kunjungan kerja ke Kalimantan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika