REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan hampir seluruh desa di sekitar perusahaan perkebunan dan pertambangan masih berstatus desa miskin.
"Ini perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian pemerintah kabupaten, kenapa desa sekitar perkebunan dan tambang masih miskin," kata dia saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, Rabu (15/4).
Kondisi itu kata Gubernur menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan investasi di daerah. Sebab investasi tanpa meningkatkan kesejahteraan rakyat menurutnya perlu dievaluasi.
Selain itu menurut Gubernur, kemiskinan desa-desa yang berada di sekitar perkebunan dan pertambangan juga menunjukkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tidak berjalan dengan baik. "Lalu apa kaitannya dengan dengan program Keluargfa Berencana?" tanya Gubernur.
Menurut Gubernur Junaidi, pembangunan keluarga berkualitas tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat. Keluarga yang berpenghasilan baik lebih dapat diharapkan untuk membangun keluarga yang berkualitas.
Karena itu, ia mengimbau kepada para kepala daerah agar mengkaji ulang keberadaan investasi di daerah masing-masing. "Bukan berarti kita antiinvestasi, tapi kalau investasi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat perlu dikaji ulang," tambah dia.
Gubernur mencontohkan masyarakat yang tinggal di sekitar salah satu perkebunan yang ditangkap pihak keamanan saat mencuri buah sawit beberapa kilogram.
Padahal buah yang diambil warga tersebut benar-benar dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Kita setuju bahwa tindakan mencuri tidak benar, tapi kalau benar-benar untuk urusan perut, kita termasuk orang berdosa," ucapnya.
Pembangunan keluarga sejahtera dan berkualitas menurut Gubernur salah satunya ditentukan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Dia mencontohkan, jumlah perceraian di daerah ini yang mencapai 2.000 kasus per tahun, di mana sebagian besar akibat faktor ekonomi.
Tentang program KB di Bengkulu tambah Gubernur Junaidi, pemerintah daerah masih komitmen mendukung dengan mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar khusus untuk pemasangan implan bagi 10 ribu akseptor KB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika