REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pelaksanaan kebijakan Kementerian Perdagangan yang melarang peredaran minuman beralkohol (minol) golongan A harus dilaksanakan secara serius.

"Itu kan peraturan negara yang membuat, sudah tentu nanti pada prakteknya keterlibatan pemerintah sampai pada level kecamatan bahkan mungkin sampai kepala desa, sampai di tingkat bawah," papar Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah Ma'mun Murod, Selasa (14/4).

Menurutnya aparat pemerintah pada level kelurahan harus menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelarangan minol beredar di mini market.

Ma'mun mengatakan, jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan aparat ikut turun tangan, karena aparat pemerintah yang berwenang tidak melaksanakan aturan secara maksimal.

"Maka, kemudian menjadi keharusan buat pemerintah sampai pada ke level bawah di birokrasi untuk proaktif betul," ujar Ma'mun.

Dia menambahkan aturan tersebut sudah legal formal, yang membuat adalah negara, maka sudah semestinya negara yang mengamankan kebijakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika