REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan siap melelang proyek kereta cepat sekelas "Shinkansen" kepada investor yang berminat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi, nanti kalau sudah siap, akan kita lelangkan (investor) mana yang paling bagus, teknologinya, tingkat kecelakaannya, target masyarakatnya akan kita buat kriterianya," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko usai peluncuran bukunya yang berjudul "Jalur Ganda Lintas Utara Jawa, Percepatan dan Manfaatnya" di Jakarta, Selasa (14/4).
Hermanto mengatakan, saat ini pihak yang sudah menyatakan berminat, yakni investor dari Cina dan Jepang, namun belum ditentukan kepada siapa proyek tersebut akan diserahkan. "Siapa saja boleh ini terbuka, mau Cina, Jepang silakan asal tidak membebani APBN, nanti kita lihat skenarionya berapa persen," katanya.
Jepang telah menghibahkan senilai 15 juta dolar AS untuk studi kelayakan proyek kereta cepat "shinkansen" rute Jakarta Bandung pada masa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden.
Studi kelayakan berlangsung dua tahap, yakni tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar, sementara tahap dua yang berlangsung April hingga Desember 2015 untuk menghitung biaya pembangunannya.
Diperkirakan, proyek "shinkansen" memakan biaya hingga Rp56 triliun. Ini termasuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer.
Pemerintah menginginkan proyek kereta kilat dengan kecepatan 300 kilometer per jam tersebut murni dibangun oleh swasta, namun menurut skema Jepang, pemerintah juga harus menanggung sebesar 16 persen, sisanya BUMN pelaksana kereta api cepat sebesar 74 persen dan swasta 10 persen karena sebelumnya Jepang mengusulkan dibentukanya BUMN yang khusus menangani proyek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
