REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan data kemiskinan dipastikan harus akurat terutama untuk melaksanakan program-program pemerintah.

"Data harus akurat, apapun yang dilakukan di lapangan kalau data tidak akurat akan menimbulkan masalah," kata Puan saat membuka rakornas verifikasi dan validasi data kemiskinan di Jakarta, Selasa (14/4).

Rakornas tersebut digelar Kementerian Sosial diikuti 1.700 peserta terdiri dari kepala dinas provinsi, kepala Bappeda provinsi, perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait serta unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Sosial.

Puan mengatakan, data tersebut harus dipastikan akurat dan valid serta bisa dipertanggungjawabkan dan disepakati semua baik pemerintah daerah maupun pusat.

Dia mengingatkan semua beban pendataan tersebut jangan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi harus ada dukungan dari daerah.

Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatakan karena yang paling mengetahui rumah tangga sasaran adalah kepala daerah.

"Jadi kalau sudah disepakati bersama antara kepala daerah dengan pusat saya berharap ke depan penerima program pemerintah bukan hanya kartu sakti saja tapi semua program bisa tepat sasaran," kata Puan.

Rakornas tersebut menurut Puan sebagai langkah untuk mensinkronkan data karena rakornas dihadiri oleh pihak-pihak terkait.

"Data tersebut harus terus diperbarui secara berkala dan ada target yang jelas," katanya.

Dia menginginkan ke depan kalau ada masalah data untuk disampaikan, dan harus sepakat bahwa data yang digunakan mulai dari perencanaan menggunakan satu data.

Ikuti Whatsapp Channel Republika