REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengemukakan, dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan betul-betul menunjukkan programnya, lalu betul-betul menunjukkan perubahan sesuai dengan Nawa Ccita yang dikampanyekan Presiden.
“Kalau penyusunan terutama APBN-P 2015, itu kan masih transisi. Program pemerintahnya apa, dengan apa yang diinginkan Presiden. Tahun 2016, ini adalah arahan Presiden untuk memberikan kesempatan Pemerintahan Jokowi-JK untuk betul-betul menunjukkan yang pro rakyat,” kata Andi kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4) malam.
Dilansir laman Setkab, menurut Andi, Presiden menginginkan misalnya perubahannya karena mengikuti inflasi, jika inflasinya lima persen maka Kementerian rata semuanya lima persen. Ia menjelaskan, Presiden menginginkan ada perubahan yang signifikan, satu-satu dibahas. Negara hadir, tekankan itu.
“Membangun dari pinggiran, tekankan. Isu-isu strategis, itu satu-satu ditekankan oleh Presiden. Nawacitanya betul-betul kelihatan, dan ini adalah kesempatan pemerintahan Jokowi-JK untuk membuat karakter perubahan di APBN 2016,” terang Andi.
Mengenai apakah maritime masih menjadi prioritas, Seskab menjelaskan, bahwa maritim, infrastruktur, energi, pangan, pariwisata, tetap menjadi prioritas Presiden disesuaikan dengan Nawacita sesuai dengan yang dijanjikan Presiden.
Adapun terkait besaran APBN, menurut Seskab, pagu indikarifnya sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, misalnya pendapatan yang Rp 1.900 triliun, pengeluaran pemerintah yang Rp 2 ribu triliun, dana transfer daerah akan signifikan naik, pendidikan tetap 20 koma sekian persen.
“Mungkin untuk pertama kalinya, anggaran kesehatan itu sesuai dengan undang-undang lima persen dari anggaran negara, itu tadi diungkapkan Menteri Keuangan, tapi ini masih pagu indikatif, kan ada finalisasi sampai Mei 2015,” papar Andi.
Seskab menampik jika besaran APBN 2016 itu sama dengan APBN 2015. Ia menyebutkan, tahun 2015 tidak sampai Rp 2 ribu triliun, tapi Rp 1.800 triliun sekian. “Saya nggak ingat penambahannya berapa. Sekali lagi, ini masih indikatif, masih diproses kira-kira dua bulan,” ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika