REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, yang mempertanyakan kebijakan larangan reklame rokok dianggap mengikuti kapitalis asing.

“Pemerintahan saat ini mengikuti genderang kapitalis,” cetus aktivis dari Tobacco Control Support Center dr Kartono Mohammad, Selasa (14/4).

Kartono mengatakan, kalau  kesehatan rakyat adalah urusan pemerintah daerah, sehingga, kurang tepat jika seorang Menkopolhukam ikut mengurusi permasalahan tersebut.

Kartono menjelaskan, sebuah keanehan apabila Menkopolhukam mau mempertanyakan kebijakan larangan reklame rokok hanya karena mendapat keberatan dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia.

Kartono juga menceritakan bagaimana negara Amerika Serikat yang liberal menanggapi bisnis tembakau. Menurut Kartono, Amerika Serikat memang menjaga rakyatnya, termasuk menjaga rakyatnya dari bahaya adiksi rokok. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan rokok seperti Phillip Morris, yang menurutnya cukup besar di dunia, namun, sudah sampai taraf kesusahan di dalam negeri.

Kartono melihat pemerintah Indonesia justru sedang melakukan kebalikan atas apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat.

Ia menuturkan saat pemerintah Amerika Serikat ingin menyehatkan bangsanya, pemerintah Indonesia justru ingin meracuni bangsanya sendiri. "Pemerintah justru racuni bangsaku," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika